Tony Rosyid: Mengapa Istana Sibuk Dengan Urusan Koalisi?

OPINI - Koalisi besar, itulah gagasan reaktif setelah Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan. Istana menjadi kolaboratur untuk membentuk koalisi yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB. PKB nampaknya keberatan. Dianggap melawan, maka seketika, kasus Kardus Duren muncul kembali. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah dua aktor yang memunculkan kembali kasus durian. Publik membaca ini sebagai pressure atau tekanan kepada ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Di sini, kesan adanya kawin paksa terasa sekali. Mirip awal kelahiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), di mata publik itu juga kawin paksa.

Gagasan koalisi besar ingin menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR). Jika koalisi ini terbentuk, maka harapan Cak Imin untuk menjadi cawapres Prabowo pupus. PKB tidak punya kekuatan lagi untuk menekan  Prabowo berpasangan dengan Cak Imin. 

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

Kemungkinan koalisi besar akan terbentuk, kata Zulkifli Hasan, ketum PAN. Pengatur orkestranya adalah Jokowi, lanjutnya. Terbentuknya koalisi besar lebih disebabkan oleh loyalitas, tepatnya ketakutan mereka terhadap istana. Sebagaimana juga KIB. Satu soal serius yang akan mereka hadapi adalah siapa capres-cawapres yang akan diusung oleh koalisi besar ini?

Akankah koalisi besar ini mengusung Prabowo Subianto? Tidak menutup kemungkinan ini terjadi. Tapi, ini tidak mudah. Sabab, kans Prabowo untuk menang di pilpres 2024 dianggap relatif kecil. Elektabilitas Prabowo sudah jauh menurun. Sementara, sulit mencari pemantik yang bisa mendorong naiknya elektabilitas Prabowo.

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Reshuffle Kabinet

Golkar dan PKB agak sulit menerima Prabowo jadi capres. Begitu juga PAN dan PPP. Kecuali jika Airlangga Hartarto jadi cawapresnya, Golkar bisa menerima. PKB mau capreskan Prabowo jika Cak Imin jadi cawpresnya. Bukan untuk menang pilpres, tapi lebih untuk memenangkan partai masing-masing. Sampai di sini, nego di partai koalisi besar akan sangat alot dan cenderung terancam bubar. Faktanya memang, kepentingan masing-masing partai sukit dipertemukan di koalisi besar yang ingin dibentuk.

Golkar, PAN dan PPP,  tiga partai yang telah bergabung dalam KIB dari awal menginginkan capresnya Ganjar. Ini perintah sutradara. Tapi, Ganjar kader PDIP. Tanpa keikutsertaan PDIP, Ganjar akan melemah elektabilitasnya. KIB terancam bubar ketika Ganjar menolak karena belum ada restu dari PDIP. Untuk menyelamatkan KIB agar tidak bubar, dibuatlah koalisi besar. Ini bagian dari upaya istana untuk menekan PDIP agar mau capreskan Ganjar. 

Baca juga: Gelar Rapimnas, Demokrat Rencanakan Koalisi Hingga Bahas Capres 2024

Di sisi lain, Gerindra kemungkinan sulit menerima jika Prabowo jadi cawapres Ganjar. Posisi ini akan membuat Prabowo akan ditinggalkan konstituennya. Gerindra diprediksi akan jeblok suaranya jika Prabowo jadi cawapres.

Apa kata dunia jika Prabowo jadi cawapres. Lihatvrekam jejak Prabowo di pilpres. Tahun 2009 Prabowo jadi cawapres Megawati. Dalam hal ini, kita diingatkan kembali oleh perjanjian"Batu Tulis" yang terkhianati. Dua kali (2014 dan 2019) Prabowo menjadi capres. Lalu mau jadi cawapres lagi di 2024? Ironi bagi catatan sejarah Prabowo. Apalagi kalau mau jadi cawapres dan kemudian kalah. Ini akan lebih ironis lagi. Kewimoulannya, dari semua analisis, posisi cawapres bagi Prabowo sangat merugikan. Buat Prabowo maupun buat partainya.

Baca juga: Bongkar Kasus Brigadir J, Sekjen Gerakan Mahasiswa Kosgoro Apresiasi Kapolri

Belakangan, PDIP menawarkan diri untuk masuk koalisi besar? Jika PDIP bergabung, maka masalah akan semakin kompleks. PDIP akan meminta jatah sebagai capres. Puan Maharani adalah tokoh yang direkomendasikan. Apakah lima parpol di luar PDIP akan menerima Puan sebagai capres? Hampir tidak mungkin. Selain faktor elektabilitas, istana memang tidak menginginkan Puan jadi capres. 

Akar dari situasi yang sungguh rumit untuk membentuk "koalisi istana" ini, apakah itu KIB maupun koalisi besar, dikarenakan adanya benturan kebutuhan antara Jokowi dan Megawati.

Baca juga: Smith Alhadar: Pertarungan Luhut Melawan Anies

Jokowi ingin tetap eksis di dunia politik setelah berakhir masa jabatannya sebagai presiden. Caranya? Menjadi partner dan bahkan mentor capres yang direkomendasikan. Jika capres yang diusung berhasil, Jokowi punya kesempatan bisa mengambil alih PDIP. Ada kekuatan yang dijadikan alat untuk ambil PDIP. Karena hanya dengan ambil alih PDIP, Jokowi bisa melanjutkan eksistensinya di dunia politik. Boleh jadi, ini adalah satu-satunya peluang yang dimiliki Jokowi. Inilah salah satu faktor penting yang membuat Jokowi hari ini begitu sibuk dengan urusan koalisi.

Sementara, Megawati akan mati-matian  mempertahankan PDIP di tangan trah Soekarno. PDIP besar karena menganut ideologi Soekarnoisme. Maka, trah Soekarnolah yang dianggap mampu mensolidkan semua kader dan simpatisan PDIP. Tak ada ruang bagi yang lain untuk ambil posisi kepemimpinan di PDIP, termasuk Jokowi.

Chicago, 9 April 2023

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa